Dr.Eng.Ir Febrin Anas Ismail, M.T., yang merupakan Pakar Konstruksi dan Struktur, serta dosen Teknik Sipil UNAND, menyatakan bahwa hampir semua bangunan yang roboh pada gempa Turki merupakan bangunan yang dibangun sejak lama. Diperkirakan mereka dibangun tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa dan tidak didesain sesuai dengan kapasitas daya tahan beban yang mumpuni.
“Karena pada waktu itu pengetahuan tentang gempa masih sangat terbatas, peraturannya pun belum begitu ketat. Oleh karena itu, pembangunan bangunan tidak sesuai dengan standar yang baru," jelas Dr. Febrin.
Menurut beliau, penting untuk mengawasi konstruksi bangunan berdasarkan regulasi yang ketat. Ini bermanfaat untuk mengurangi potensi kerugian jika bencana terjadi.
Di Indonesia sendiri aturan mengenai konstruksi bangunan terkait gempa sudah di revisi berulang kali. Revisi terakhir tahun 2019 menjelaskan beban minimum pada setiap bangunan yang dibangun naik 4 kali lipat dari standar awal di tahun 2000-an. Hal ini didapat dari berbagai penelitian dan penyelidikan yang lebih mendalam tentang ilmu kegempaan.
“Teknologi saat ini sudah sangat maju. Bukan hanya dibidang konstruksi saja, tapi ada juga teknologi untuk meredam guncangan pada pondasi suatu bangunan, sehingga membuatnya lebih kuat," ujar salah satu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas.
Regulasi kontrol dalam konstruksi bangunan bertujuan mencegah bencana seperti gempa bumi . Dr. Febrin menjelaskan bahwa bagi bangunan baru, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru didapat setelah konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan dan memenuhi persyaratannya teknis. Sementara itu, bagi bangunan lama, evaluasi dan pengecekan dari struktur bangunan perlu dilakukan. Namun, menyakinkan masyarakat untuk melakukannya menimbulkan tantangan baru.
“Kunci untuk mengatasi bencana adalah pendekatan gabungan teknologi dan sosial, yang mewakili aspek ekonomi dan manusia. Masyarakat harus meyakini perlunya peningkatan struktur bangunan mereka untuk menghadapi gempa bumi, terutama di daerah rawan gempa. Tingkat keyakinan ini merupakan hambatan yang sama yang dihadapi oleh Turki dan Indonesia," ujar Dr. Febrin.
Dua hal krusial untuk mencegah dampak dari gempa bumi adalah pengawasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kebijakan dan sosialisasi harus diadopsi secara matang untuk meningkatkan kemampuan publik dalam berpartisipasi aktif di bidang mitigasi gempa.
